Perlu Diperjelas, Besaran Iuran ke BPJS

08 Januari 2014 20:37:20
Jakarta-Akuntan Online:

Kesiapan kalangan swasta, pemerintah, dan para pekerja dalam menghadapi pemberlakuan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Januari 2014 mendatang mulai dipertanyakan. Menjelang implementasi Undang-undang tersebut ternyata masih ada hal yang dinilai belum jelas.

Menurut UU tsb, kata Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin, Hasanuddin Rachman, bakal terdapat dua jenis BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk bidang tenaga kerja, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menangani program kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program pensiun dan program kematian. Sementara untuk bidang kesehatan, PT Askes akan ditingkatkan fungsinya menjadi BPJS Kesehatan yang menangani program jaminan kesehatan.

"BPJS Kesehatan (akan dikelola PT Askes) mulai efektif pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan (akan dikelola PT Jamsostek) programnya akan dimulai pada 1 Juli 2015. Implementasi kedua BPJS ini sangat berkaitan dengan dunia usaha," kata Hasanuddin dalam siaran persnya, Selasa (10/12/2013).

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha akan menjadi obyek dari program tsb, karena adanya tambahan beban keuangan.Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, pengusaha juga menjadi obyek dan sekaligus subyek khususnya untuk rumah sakit swasta. "Untuk mendukung keberhasilan implementasi BPJS, dunia usaha khususnya pengusaha perlu lebih memahami tentang implikasi dari kedua BPJS tersebut, terutama terkait peran, hak dan kewajiban dunia usaha," katanya.

Dalam implementasi UU BPJS mendatang yang diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan, terutama terkait pembayaran iuran untuk masing-masing program, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Karena itu, sosialisasi mengenai besaran iuran, baik dari pemberi kerja maupun dari penerima upah harus lebih diperjelas.

Sebelumnya, Lembaga Tripartit pada 4 Juli 2013 telah menyepakati iuran jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 ditanggung pemberi kerja sebesar 3%. Mulai 1 Juli 2015 sampai dengan seterusnya, jaminan kesehatan sebesar 3% akan ditanggung bersama antara pemberi kerja dan pekerja, karena pokok-pokok sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dalam skema asuransi sosial yang sifatnya wajib.

Berbeda untuk ketenagakerjaan, hingga kini masih belum ada gambaran yang jelas terkait besaran dana pensiun yang akan dikelola PT Jamsostek. "Kami masih menunggu keputusan, berapa iuran yang akan dibayarkan pengusaha, pekerja maupun pemerintah," kata Hasanuddin.

Pemerintah dalam melaksanakan kedua program tsb, kata Hasanuddin bakal memberi modal awal masing-masing Rp 2 triliun. "Kita bersama-sama akan mengawal terkait kewajiban dari pemerintah, karena terkait dengan kesiapan lembaga yang ditunjuk untuk BPJS. Dunia usaha juga akan menyampaikan rekomendasi kebijakan dan operasional kepada pemerintah dan kedua lembaga BPJS," kata Hasanuddin. (Zis)***

Sumber: akuntanonline.com

Penulis : SysAdmin
Hit Rank: 569